KENDAL – Dinilai merepotkan dan menyulitkan, Aliansi Petani Nelayan Indonesia Jawa Tengah menuntut agar Kartu Tani dicabut. Hal tersebut disampaikan Ketua Aliansi Petani Nelayan Indonesia, Erie Sudewo usai melaksanakan kongres tani Jawa Tengah. “Keputusan ini merupakan hasil Kongres Tani Jawa Tengah yang digelar serentak di tiap karesidenan pada Jumat (8/6/2018) dengan pusat penyelenggaraan kongres di Kota Cepu yang dihadiri calon gubernur Jateng Sudirman Said,” katanya.
Menurut Erie, adanya Kartu Tani justru mempersulit para petani untuk mendapatkan pupuk yang merupakan kebutuhan pokok bagi petani.”Dengan adanya Kartu Tani ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, karena tak ada satu hal pun ada kemudahan dari Kartu Tani,” ungkapnya.
Tidak hanya problem Kartu Tani, tapi ada beberapa tuntutan lain di luar untuk mencabut Kartu Tani, yakni menolak impor beras, kembalikan Bulog ke peran dan fungsinya awalnya dan beri keleluasaan petani untuk mengembangkan bibit dan pupuk bersubsidi.
Menurutnya, jika Bulog sulit berbenah, maka calon gubernur Sudirman Said akan membuat mekanisme baru perberasan Jawa Tengah, seperti yang dilakukan oleh Bupati Kulonprogo, yaitu pegawai negeri di Jawa Tengah harus menjadi contoh dengan membeli beras petani Jawa Tengah.
Kongres Tani Jawa Tengah yang digelar serentak di beberapa daerah ini dilakukan tanya jawab dengan calon gubernur Sudirman Said melalui tele conference. “Cagub Sudirman Said akan mengangkat kemandirian dan kedaulatan Jawa Tengah, yakni beli beras, batik, kain, makanan dan apapun produk masyarakat Jateng,” kata Erie.
Untuk eks Karesidenan Semarang, kongres digelar di Weleri yang dihadiri sekitar 400 petani dari beberapa daerah. Ketua Penyelenggara kongres eks Karesidenan semarang, Sutiyono mengatakan, rata-rata petani mengeluh dengan adanya Kartu Tani. “Pemberlakuan Kartu Tani ini belum efesien, karena masih kendala teknis yang belum siap,” ujarnya.
Sutiyono mengatakan, cagub Suadirman dalam programya akan mengembalikan harkat petani, yaitu bagaimana agar masyarakat, terutama generasi muda bergairah dalam bertani.”Selama ini kebijakan pemerintah kurang signifikan dalam memperhatikan petani,sehingga nasib petani tidak semakin membaik,” jelasnya.
Ditambahkan, pemimpin kedepan harus memberikan fasilitas yang signifikan kepada petani, misalnya dengan memberikan pelatihan cara membuat pupuk organik. Selain itu akan membuat kebijakan untuk menjamin harga panen yang baik. (AU/01)
