KENDAL – Sejumlah kader DPD PKS Kendal bersama elemen masyarakat melakukan aksi flash mob dengan memakai rompi menolak kenaikan harga BBM. Aksi ini dilakukan di sepanjang Jalan Habibproyo Kendal. Peserta berjejer rapi sambil berorasi menolak kenaikan BBM.”Kebijakan kenaikan harga BBM saat ini dirasa kurang tepat. Kenaikan BBM non subsidi hingga 30 % melebihi ambang batas psikologis masyarakat. Itu merupakan angka yang besar. Karena BBM itu sendiri merupakan komoditas primer yang sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan,” ungkap Sulistyo Aribowo, Sabtu (10/09/22).
Ari mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu kenaikan kebutuhan pokok lainya. Selain iit, beban operasional distribusi barang dan jasa juga naik.”Kondisi masyarakat saat ini belum pulih akibat efek pandemi Covid-19, jadi sangat tidak tepat menaikan harga BBM bersubsidi,” tegasnya. Salah satu warga yang sempat beraudiensi dengan PKS adalah Tajudin. Tajudin merupakan Pedagang Jajanan menyampaikan bahwa harga gorengan dari harga RP 500 naik jadi Rp 900 sekarang terpaksa dinaikkan menjadi Rp 1.300. Dalam hitungan bulan sudah 2 kali dinaikkan. Pertama pada waktu kenaikan harga minyak goreng, sekarang imbas kenaikan BBM. Kenaikan ini berakibat menurunnya jumlah pembeli.”Sejak diumumkan kenaikan harga BBM, berdampak pada daya beli masyarakat yang mulai turun. Sudah banyak aduan ke kantor PKS mengenai lonjakan kenaikan bahan lainnya pasca kenaika BBM ini,” kata Ari.
Dijelaskan, DPD PKS Kendal mendapat banyak aduan yang mengeluhkan dampak kenaikan ini, terutama para ibu rumah tangga, karyawan, buruh maupun pedagang kecil. Dampaknya menurunnya daya beli masyarakat hingga pengurangan konsumsi rumah tangga.”Kami dari PKS sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Apalagi di tengah gencarnya “perang” terhadap stunting di Kab Kendal. Efek dari kenaikan ini , masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi yang berkualitas untuk kebutuhan tumbuh kembang anak. Alih-alih beli makanan bernutrisi, untuk kebutuhan makan sehari-hari saja terpaksa seadanya. Akibatnya akan mempengaruhi penurunan angka stunting di kab Kendal. Bahkan dikhawatirkan malah meningkat,” tegasnya.
DPD PKS Kendal berharap Pemerintah bisa lebih bijaksana dalam membuat kebijakan kenaikan BBM ini. Alih alih untuk mengurangi beban APBN, malah sekarang memindahkan beban tersebut ke pundak rakyatnya sendiri. pemerintah diharapkan lebih peka terhadap kondisi rakyat kecil. Dijelaskan, sebenarnya kenaikan BBM bersubsidi bukan solusi atas permasalahan APBN. Terkait subsidi APBN sendiri, dana subsidi dalam APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 100 per barel. Artinya selama dalam rentang harga tersebut, anggaran masih mencukupi. Selain itu dalam APBN juga dianggarkan pembangunan IKN, yang notabene belum menjadi prioritas.”Dalih BBM subsidi dinikmati orang kaya pun juga tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Pasca kenaikan ini pun orang kaya masih bisa menikmati BBM subsidi. Karena tidak ada regulasi terkait pengaturan pemakaian BBM Subsidi. Ini terindikasi dari semakin ‘mengular’ nya antrian BBM bersubsidi pasca kenaikan BBM. Disinyalir para konsumen yang memakai BBM nonsubsidi sekarang beralih memakai BBM subsidi.”Untuk itu DPD PKS Kendal dengan tegas menolak Kenaikan BBM dan menuntut Pembatalan Kenaikan BBM Bersubsidi,” tegasnya. (AU/01)
