Luncurkan Program Zero Cost, Pemerintah Akan Gratiskan Biaya Pelatihan, Pendidikan Dan Penempatan PMI

KENDAL – Untuk mengantisipasi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) termakan betita hoaks dan rawan bekerja secara ilegal, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dan jajaran turun langsung menemui sejumlah CPMI untuk melakukan sosialisasi pembebasan biaya pelatihan, pendidikan dan penempatan PMI atau Zero Cost di Balai Latihan Kerja (BLK) PT Graha Mitra Balindo yang berada di Desa Rejosari Kecamatan Brangsong, Sabtu (10/04/21).”Banyak informasi hoaks terkait program zero cost yang akan diberlakukan per 01 Agustus mendatang. Contohnya pengiriman ke Taiwan ditutup karena zero cos, ini tidak benar. Kami sudah komunikasi langsung dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Taiwan, mereka tutup karena masalah Covid-19 bukan karena program zero cost,” ujarnya didampingi Dirut PT Graha Mitra Balindo, Suryadi dan sejumlah pejabat BP2MI dan Provinsi Jateng.

Benny menjelaskan sebaiknya CPMI, berangkat ke luar negeri melalui PJTKI legal. Apalagi pemerintah akan menanggung biaya penempatan PMI/TKI.“Tapi saat ini pemerintah belum bisa menanggung semuanya. Pemerintah baru menanggung biaya pelatihan dan pendidikan, serta sertifikasi kompetensi, nilainya sekitarRp 7 juta,” kata Benny.

Menurut Benny, yang menanggung biaya pelatihan dan pendidikan, serta sertifikasi, adalah pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten. Jika belum mampu, bisa bekerja sama dengan bank, supaya bisa diberi pinjaman dengan bunga lunak.“Nanti saya juga akan mengumpulkan perbankan untuk berbicara soal itu,” tambahnya.

Benny, meminta kepada CPMI tau TKI, supaya hati-hati dengan informasi yang berasal dari media sosial. Sebab banyak yang tidak benar. Berita-berita hoax itu, menurutnya, kemungkinan berasal dari PJTKI ilegal yang sakit hati dengannya.“Yang memberangkatkan PMI/TKI itu PJTKI legal. Bukan medsos. Jadi bertanyalah ke PJTKI ilegal itu,” jelasnya.

Dikatakan, kalau dahulu pemerintah hanya menjamin PMI saja terutamasaat bekerjadi luar negeri, tapi sekarang pemerintah menjamin PMI dan keluarga mulai dari persiapan berangkat, saat di luar negeri bahkan sampai mereka pulang dan sudah alumni PMI.”PMI merupakan warga VVIP, bahkan di Bandara Soekarno-Hatta saja ada jalur dan ruang VVIP khusus bagi PMI,” jelasnya.

Menurut Benny, untuk mengantisipasi penjualan manusia secara ilegal, pihaknya telah menggrebek 19  perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS/PJTKI) ilegal, disrjumlah wilayah di Indonesia. Dari 19 kali penggrebekan itu, pihaknya telah menyelamatkan sekitar 700 orang yang akan dipekerjakan ke luar negeri secara ilegal.“Kasihan mereka. Mereka hampir saja menjadi korban jual beli manusia,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Jawa Tengah, Ika Hikmah, mengatakan kalau pemerintan belum siap membiayai penempatan PMI/TKI, harus memberi solusi. Jika solusinya adalah pinjaman kredit lunak, tidak ada permainan bunga dan sindikat perbankan.“Takutnya nanti, dioperkan ke koperasi atau apa, sehingga bunganya malah tinghi dan PMI/TKI terjerat hutang,” kata Ika. Menurut Ika, pihaknya belum mendengar ada penggrebekan PJTKI ilegal di Jawa Tengah. Sebab di Jawa Tengah, tidak ada PJTKI ilegal.

Salah satu CPMI yang akan bekerja di Hongkong, Zuliyanti menyampaikan terimakasih kepada BP2MI yang telah memperjuangkan hak para PMI agar lebih dimanusiakan dan dihargai oleh Pemerintah dan PJTKI. “Terutama memperhatikan keselamatan kita selama di luar negeri,” ujarnya. (AU/01)