KENDAL – Komisi B DPRD Kendal menilai pemberian bantuan sembako yang bersumber dari dana ketahanan pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kendal kental bernuansa politik dan tebang pilih. Pasalnya, pemberian itu antara desa yang satu dengan desa yang lain selesihnya terpaut sangat jauh. Sebagian besar perdesa hanya menerima bantuan sekitar 40-50 paket sembako, tapi ada beberapa desa yang menerima bantuan mencapai 400-500 paket sembako. Hal tersebut terungkap saat rapat bersama antara Komisi B DPRD Kendal dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Ruang Rapat Komisi B dan dilanjutkan dengan tinjuan lokasi di Desa Rowosari, Jumat (26/06/2020).”Kami mencium bantuan ini bernuansa politik dan sangat rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kendal, Muhammad Dian Alfat.
Sebagai Tim Pengawas Gugus Tugas Bantuan Covid 19, dirinya menilai pemberian bantuan itu juga tidak merata dan kurang tepat sasaran pasalnya, banyak penerima yang sudah mendapatkan bantuan dari program lain seperti BLT, PKH, BST dan BPNT juga masih menerima bantuan tersebut.”Harusnya yang sudah menerima bantuan dari program lain, tidak menerima bantuan ini. Lah ini kok malah Kepala Dinas bilang boleh menerima banyuan dobel. Terus yang tidak mendapatkan bantuan diberi apa?” tegas Dian.
Pihaknya meminta Dinas mengkaji ulang bantuan agar merata dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang pilkada. Dicontohkan di Kecematam Pegandon bantuan sudah berada di balai desa, namun bantuan belum bisa disalurkan karena harus menunggu Ketua Tim Gugus Tugas.”Bantuan sudah datang berhari-hari di desa penerima, tapi Pemdes tidak bisa mwmbagikan langaung ke warga karena harus menunggu Tim Gugus. Kami akan membuat surat rekomendasi agar bantuan langaung diserahkan ke warga,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi B DPRD Kendal. H Mustain dan Muhlisin mengatalan bantuan itu memang banyak yang tidak tepat sasaran dan banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan ada desa yang mengembalikan bantian itu karena jumlahnya tidak sesuai kebutuhan di desa tersebut.”Kami heran masih banyak yang belum dapat bantuan kok Kepala Dinas bilang penerima bantuan boleh dobel,” ujarnya.
Muhlisin menbahkan, kuata yang tersisa sebanyak hampir 6000 paket harus dibagikan secara merata.”Kalau ada kekurangan bisa ditambahkan lagi dari dana penanggulangan covid di tim gugus tugas,” harapnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kendal, Tjipto Wahjono mengatakan bantuan dana ketahanan pangan sebesar Rp 2 milyar lebih dipake membeli sembako sebanyak sekitar 14 ribu pajet sembako. Satu paket berisi beras 15 kg dan gula 2 kg. Dikatakan, usulan penerima bantuan dari desa kemudian ke camat dan disetujui Bupati.
Menurut Tjipto, penerima bantuan boleh dobel dari program bantuan lain.”Silahkan anggota Komisi B mengusulkan, masih ada kuota sekitar 6000 paket,” ujarnya.
Sementara itu Kades Rowosari Luqman Zakaria didampingi Sekdes H Romdhon mengatakan Desa Rowasari jumlah penduduknya hampir 6000 jiwa tapi dapat bantuan cuma 442 paket. Pihaknya tentu berterima kasih atas bantuan itu, namun dirinya mengaku Pemdes banyalk dikomplain masyarakat yang tidak dapat.”Alhamdulillah bantuan sudah kami salurkan, tapi juga anyak di komplain warga yang tidak mendapat bantuan,” ujarnya. (AU/01)
