KENDAL – Masih banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah, namun ternyata tidak menerimanya. Begitu sebaliknya yang tidak berhak menerima malah menerima bantuan. Hal tersebut terungkap saat Komisi A DPRD Kendal sidak dibeberapa kecamatan di Kendal, Jumat (05/06/2020).
Ketua Komisi A DPRD Kendal, H Munawir SSos mengatakan jumlah bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid 19 sangat banyak dan beragam. Namun masih saja banyak warga yang melapor tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka terdampak covid 19 dan sangat layak meberima bantuan. Sedangkan ada juga warga yanv seharusnya tidak dapat bantuan tapi justru mendapatkan bantuan karena masih saudara dengan kades atau perangkat desa.”Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi, bantuan harus tepat sasaran dan gak boleh dobel,” ujarnya saat di Kecamatan Kaliwungu.
Pihaknha juga menghimbau kepada para kades untuk tidak bermain dikepentingan politik lokal dalam melaksanakan program bantuan dari pemeritah ini. Hal senada juga disampaikan Rubiyanto, anggota Komisi A DPRD Kendal. Bantuan dari pemeritah sangtlah banyak dan beragam sehingga hatusnya cukup untuk mengcover keluarga yang tidak mamou di desa.”Kalau ditotal sekitar 70 persen bantian harusnya bisa mengcover kk tidak mampu di desa,” ujarnya.
Dikatakan, pemerintah Kabupaten Kendal menyiapkan dana miliaran rupiah untuk melaksanakan rapid tes, namun pelaksanaanya diharapkan jangan sampai membuat masyarakat resah seperti yang terjadi saat rapid tes sebelum lebaran.”Masyarakat banyak yang belum paham tentang rapid tes, dikiranya reaktif itu positiv covid sehingga banyak penutupan jalan desa dan tidak ada koordinasi sehingga membahayakan,” jelasnya.
Camat Kaliwungu, Nung Tubeno mengatakan kebijakan pemkab terkait new normal mulai dilaksanakan hari ini. Dikatakan, dampak covid 19 sangat terasa dan dampaknya begitu luas. Dikatakan, fengan adanya bantuan dari pemerintah sangat meringankan beban masyarakat. Dijelaskan, penyaluran program pemerintah secara umum verjalan lancar, kalau ada yang belum dapat itu karena memang banyuan tidak dapat mengcover selueuh masyarakat yang membutuhkan.” Kalaupun ada kendala secara umum yaitu distancing tidak terlaksana dengan baik, bantuan turun hampir bersamaan,” jelasnya.
Sementara di Kecamatan Boja, Komisi A DPRD Kendal juga meninjau pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (AU/01)