BLORA – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) ketika melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Blora, meminta Pemerintah Kabupaten Blora membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana), Senin (06/01/2020).
Kunker dipimpin Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid, SPd I bersama Sekretaris Komisi E, Sri Ruwiyati SE MM dan para anggota. Kedatangannya ke Blora didampingi pimpinan BPBD Jateng dan Kepala Biro Kesra Setda Jateng, guna berdiskusi tentang kesiapan dan penanggulangan bencana.
Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid menyampaikan tujuan kedatangannya di Blora untuk mengetahui program pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam hal kesiapan dan penanggulangan bencana alam.
“Blora sebagai bagian dari Jawa Tengah juga harus siap menghadapi potensi bencana yang ada di wilayahnya, terlebih saat musim hujan. Kami ingin agar Kabupaten juga sigap,” ucap Abdul Hamid.
Menurutnya, bencana tidak bisa diprediksi dengan tepat kapan datangnya. Sehingga pihaknya meminta Pemkab Blora bisa meningkatkan upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana agar dampaknya bisa diminimalisir.
Pihaknya meminta agar Blora membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) ang dinilai sangat penting, agar masyarakat yang tinggal di desa berpotensi bencana paham langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika bencana datang.”Lakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat,” terang Abdul Hamid.
Bupati Blora Djoko Nugroho menanggapi dan mengapresiasi besarnya perhatian Komisi E DPRD Jateng yang sudah bersedia datang ke Blora guna mengetahui kesiapan penanggulangan bencana di Kabupaten yang separuh wilayahnya berupa hutan jati itu.
Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Blora. Blora ini bukan pantura dan bukan pansela, kondisi geografisnya separuh hutan jati negara.
Menurut Bupati, bencananya yang besar seting terjadi yaitu kekeringan, banjir luapan sungai dan angin puting beliung. “Alhamdulillah semuanya bisa tertangani dengan baik melalui berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dari BPBD bersama OPD teknis terkait,” kata Bupati.
Menurut Bupati, pencegahan dan penanggulangan bencana di Blora tidak hanya melibatkan OPD teknis di jajaran Pemkab saja, namun juga lintas sektoral dengan melibatkan jajaran TNI baik Kodim maupun Yonif 410/Alugoro bersama Polres Blora, serta para relawan dari beragam komunitas. Terkait usulan Destana dinilai usulan bagus dan segera ditindaklanjuti untuk dirintis mulai sekarang.
“Saya minta BPBD bisa segera berkoordinasi tentang hal ini. Agar kesiapan penanggulangan bencana bisa semakin bagus,” terang Bupati.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sunardi, menjelaskan bahwa pihaknya tahun ini sedang menyiapkan rintisan Desa Tangguh Bencana (Destana).
“Tentang Destana, kali ini sedang dipersiapkan. Setidaknya ada delapan desa yang akan dilatih dan dirintis sebagai Desa Tangguh Bencana di tahap pertama,” jelas Sunardi.
Kalak BPBD, Desa-desa ini akan dipilih di desa yang memiliki potensi bencana alam baik banjir, angin puting beliung, kekeringan maupun tanah longsor. “Sedang kami petakan,” jawab Sunardi.
Rombongan Komisi E DPRD Jateng diterima langsung Bupati Djoko Nugroho di pendopo rumah dinas, didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, MM, bersama Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sunardi, dan beberapa OPD terkait. Hadir pada acara perwakilan dari Kodim 0721/Blora, Polres Blora, dan Yonif 410/Alugoro.
Di akhir acara Bupati Blora ingin agar komunikasi Pemkab bersama Komisi E DPRD Jateng terus terjaga sehingga kerjasama diantara keduanya bisa terlaksana dengan baik. (KU/01).
