KENDAL – Luar biasa, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada Triwulan II 2026 mencapai 8,57 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah hanya 5,71 persen dan Nasional 5,29 persen. Pencapaian ini merupakan tertinggi di Jawa Tengah. Namun, capaian tersebut dinilai tidak cukup jika hanya berhenti sebagai angka statistik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal didorong memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala BPS Kabupaten Kendal, Ade Sandi, menjelaskan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi daerah dalam periode tertentu. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Kendal tercatat tumbuh 8,57 persen secara year on year (yoy) dibandingkan Triwulan II 2025.“Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa cepat aktivitas ekonomi suatu daerah meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Jadi, indikator ini perlu dipahami untuk melihat arah dan kecepatan perkembangan ekonomi Kendal,” ujar Ade Sandi, saat rapat bersama kepala OPD Kendal, Rabu (9/9/2026).
Berdasarkan data BPS, secara kumulatif atau cumulative to cumulative (c-to-c), perekonomian Kendal pada Semester I 2026 tumbuh 8,22 persen dibandingkan Semester I 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang perlu dijaga melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Pemkab Kendal selanjutnya mendorong perangkat daerah memperkuat sinergi agar indikator pembangunan dapat tercapai dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Perluasan industri manufaktur, peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian penting agar pertumbuhan ekonomi Kendal tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Agus Dwi Lestari mengatakan Pemkab Kendal mendorong dan memperluas industri manufaktur dan investasi sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Percepatan pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.data yang valid menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.“Penyajian data yang valid menjadi upaya untuk menentukan kebijakan pembangunan ke depan,” kata Agus.
Menurut Sekda Pemerintah daerah masih menunggu data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan ke depan. Pemkab Kendal mengapresiasi BPS yang dinilai konsisten menyajikan data mengenai perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah. Namun dia mengingatkan, angka pertumbuhan ekonomi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi harus memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Angka pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, namun bagaimana dampaknya dapat meningkatkan lapangan kerja, UMKM, dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.(AU/01)
