GROBOGAN – Untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Tengah yang diikuti 21 Kabupaten/Kota, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi memantau langsung disejumlah daerah, Rabu (09/12/2020). Kapolda juga memastikan pelaksanakan Pilkada dengan Protokol Kesehatan ketat seperti yang sudah di siapkan sebelumnya.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi ditemani oleh Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna. Saat mengecek langsung pelaksaaan Pilkada di Kabupaten Grobogan, Kapolda menyampaikan bahwa netralitas adalah prinsip utama yang dijunjung Polda Jawa Tengah.
Menurutnya, pihaknya tidak ingin ada klaster baru pada pelaksaaan Pilkada di Jawa Tengah, untuk itu kita lakukan cek pada seluruh anggota Polri dan semuanya sehat.”Kita sudah lakukan Swab Anti Gen, semuanya menggunakan APD lengkap bahkan tak hanya anggota saja, termasuk masyarakat panitia dan pengawas semua menggunakan APD.” ungkap Kapolda.
Langkah tersebut diambil untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa semua anggota dalam keadaan sehat dan bebas covid setelah sebelumnya dilakukan swab massal untuk personil pengamanan Pemilu Serentak. Selain itu pengamanan TPS oleh anggota juga bersinergi dengan PAM lainnya.
Untuk mencegah penyebaran klaster baru Polda Jateng memsatikan Prokes 3M di setiap TPS berjalan dengan baik diantaranya telah disiapkan cek suhu serta jadwal peserta diatur per menit sehingga tidak terjadi penumpukan orang. sampai dengan saat ini sudah 60 % warga mencoblos di TPS dan situasi sangat aman.
Khusus Grobogan, Polda Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan KPU setempat, bahwa masyarakat yang terkena Covid tetap dlayani hak pilihnya.”Petugas KPPS akan datang dengan ditunjuk pendamping saksi dan ditunjuk wali oleh masyarakat yang sakit dengan menggunakan protokol kesehatan, tempat kita hampir 250 orang, ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang hak pilihnya di lindungi.” terang Kapolda.
Untuk daerah rawan, Kapolda menjelaskan ada 3 daerah rawan bencana di Jawa Tengah yaitu Klaten dengan bencana merapi dengan 4 TPS di satu desa, yang kedua di Boyolali ada 9 TPS di 3 Desa dan 1 Kecamatan.”Kita sudah koordinasi dengan BPBD berikut pengawas dan panitia tetap kita jamin hak pilih di desa rawan bencana dan di tempat pengungsian dan itu sudah tidak ada masalah semuanya.” pungkas Kapolda. (AU/01)
