KENDAL – Bawaslu Kabupaten Kendal melaunching tiga desa yaitu Langenharjo Kecamatan Kendal Kota, Salamsari Kecamatan Boja dan Desa Pagersari Kecamatan Patean menjadi desa anti politik uang. Launching dilakukan di Desa Pagersari Kecamatan Patean, Minggu (10/11/2019). Acara dihadiri stake holder dari partai politik, KPUD Kendal, pejabat terkait serta disaksikan masyarakat sekitar.
Anggota Bawaslu Kendal, Wahidin Said mengatakan sebelum dilakukan Launching sebelumnya tiga tersebut diberikan pengarahan dan pembinaan tentang klitik uang, baik modusnya maupun waktunya. Dikatakan, politik uang bagian dari proses penyelenggaraan pemilu dimana Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang. Pengalaman pemilu Juni lalu maish banyak terjadi politik uang.”Sehingga Bawaslu mempersiapkan pemilu yang akan datang dengan membrikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk tidak memberi dan menerima politik uang,” katanya.
Dijelaskan, sebenarnya Bawaslu Kendal menunjuk enam desa menjadi pioner terwujudnya tatanan demokrasi yang baik. Enam desa tersebut tiga sebagai desa anti politik uang Langenharjo Kecamatan Kendal Kota, Salamsari Kecamatan Boja dan Desa Pagersari Kecamatan Patean dan tiga desa lainya sebagai desa pengawasan partisipatif Yaitu Magersari Kecamatan Patebon, Parakan Kecamatan Pageruyung dan Merbuh Kecsmatan Singorojo.” Kami menyadari enam desa tidak cukup untuk mencakup seluruh desa di Kendal, Namun Bawaslu sudah mulai meminimalisir dan mencegah praktik uang dan pengawasan partisipatif,” ujarnya.
Ditambahkan, mempengaruhi pemilih dengan cara money politik, akan merusak demokrasi sehingga Bawaslu Kendal dengan tagline ‘Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu’. Warga dibina, dan diberi pemahaman pemilu spesifik politik uang modusnya, bentuknya.”Kami juga membangun komitmen bersama dan berharap demokrasi kedepan bebas politik uang,” pungkasnya.
Kades Pagersari, Ahmadi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bawaslu terhadap desanya. Dikatakan pihaknya akan berusaha terus mensosialisasikan kepada warga tentang politik akan merusak demokrasi.”Semoga kedepan kami benar-benar bisa mewujudkan Desa Pageesari menjadi desa yang bebas politik uang,” katanya. (AU/01)
