KENDAL – Bencana kekeringan merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kendal, Tri Purnomo, Minggu (14/07/2019). Menurutnya, persoalan kekeringan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi menjadi tanggung jawab bersama, seperti perusahaan baik itu BUMN/BUMD, maupun swasta lainnya. Mereka bisa membantu droping air bersih kepada warga melalui program CSR. ”Perusahaan harus aktif membantu pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Senentara minimnya anggaran kekeringan untuk droping air bersih juga mendapat tanggapan dari Komisi D DPRD Kendal.
Ketua Komisi D DPRD Kendal Akhmad Suyuti SH mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kendal merupakan rekan kerja Komisi D. Untuk itu pihaknya mempersilakan BPBD untuk mengajukan anggaran di APBD Perubahan 2019.”Kami persilakan OPD terkait untuk mengajukan usulan anggaran bencana kekeringan,” tutur politikus dari PDI Perjuangan itu.
Dikatakan, BPBD Kendal menganggarkan Rp 16.775.000 untuk droping air bersih di berbagai desa yang terdampak kekeringan itu sangat kecil namun anggaran kekeringan tersebut merupakan usulan dari BPBD Kendal. ”Memang sangat kurang. Tapi itu juga usulan dari BPBD,” kata dia.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kendal, Wiwit Andariyono, mengatakan, kekeringan diperkirakan terjadi di 17 desa yang tersebar di lima kecamatan. Menurutnya, anggaran Rp 16.775.000 untuk droping air bersih masih kurang. Tahun lalu pihaknya mengajukan bantuan air bersih ke BPBD Jateng sebanyak 27 tangki.
Dituturkan, setiap tahun jumlah warga yang terdampak kekeringan grafiknya selalu naik turun. Wiwit mengatakan, droping air bersih tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah. Butuh peran serta masyarakat, termasuk perusahaan. Perusahaan bisa membantu menyalurkan air bersih melalui program CSR. ”Kami sudah mengirimkan surat edaran ke berbagai perusahaan. Harapan kami mereka bisa membantu dalam droping air bersih. Jumlah warga yang terancam kekeringan sebanyak 15.630 jiwa,” ujar Wiwit. (AU/01)
