Paguyuban Kades Versi Tirtoarum Sesuai AD/ART

0
393
Keterangan Foto: Pengurus Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kendal Versi Tirtoarum rapat membahas organisasi.

KENDAL – Pembentukan kepengurusan paguyuban kepala desa Kabupaten Kendal, versi Tirtoarum yang dilaksanakan Selasa (1/3) dinilai paling sesuai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART). Dalam pemilihan ketua paguyuban Kabupaten Kendal melalui musyawarah luar biasa terpilih yakni Setya Pribadi yang juga menjadi Kepala Desa Rejosari Kecamatan Brangsong.

Bidang Humas Paguyuban Kades Kabupaten Zaenal Alimin mengatakan, secara garis besar kepengurusan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten sudah terpilih melalui musyawarah luar biasa yakni Setya Pribadi sebagai Ketua Paguyuban Kades Kabupaten.”Menurut saya pemilihan Ketua Paguyuban tersebut sudah sesuai aturan yang ada dengan mengundang tiga pengurus paguyuban tingkat kecamatan dan dihadiri oleh dinas terkait,” ungkapnya.

Penasehat Paguyuban Kepala Desa Kendal Bambang Utoro mengatakan, pihaknya meminta agar pengurus paguyuban kades Kendal untuk fokus terhadap program jangka pendek terkait perbub desa segera dibentuk.”Saya meminta kepada pengurus agar menyelesaikan perbub yang sudah diwacanakan segera ditindaklanjuti.”pintanya.

Ketua Paguyuban Kepala Desa terpilih Setya Pribadi mengatakan, pembentukan pengurus paguyuban kepala desa Kabupaten Kendal yang dilakukan sudah sah dan sesuai aturan yaitu seusai AD/ART.”Kepengurusan ini kami bentuk menjadi lima sektor. Nantinya ke lima sektor tersebut untuk menjadi koordinator dari wilayah kecamatan masing-masing dan secara kepengurusan kami sudah sesuai AD/ART, ” katanya.

Menurutnya, secara resmi kepengurusan sudah dilaporkan oleh pembina yaitu Bupati Kendal, Ketua DPRD Kendal, Penasehat paguyuban Kepala Desa Kabupaten.”Langkah kami akan melakukan perubahan perombakan perbub 51. Atas dasar usulan dari temen-temen kepala desa,” tandasnya.

Lanjutnya, secara prinsip pihaknya melakukan pemilihan sudah sesuai dasar hukum paguyuban yaitu AD/ART secara kepengurusan di setiap kecamatan ada tiga utusan. Jadi untuk kepala desa yang tidak terima dengan perbub tersebut akan ditampung dan pihaknya tidak menjanjikan karena hanya sebatas usulan, nantinyapun juga dikembalikan lagi ke desa masing-masing.”Prinsip kami adalah taat aturan, kalau m kepala desa tidak taat aturan harus bagaimana menghadapi regulasi-regulasi tentang DD/ADD dan desa. Tetapi kami membuka pintu sangat lebar untuk teman-teman kepala desa untuk bersatu kembali,” tandasnya.(1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here