KENDAL – Pasca kejadian rubuhnya girder jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) di Jakarta Timur Pemerintah mengeluarkan Moratorium untuk menghentikan sementara semua pekerjaan jalan layang dan jalan tol. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun angkat bicara tentang keputusan yang telah diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait moratorium penghentian pengerjaan jembatan layang yang ada di Indonesia.
Fadli Zon menilai banyak terjadi kecelakaan kerja yang terjadi dalam proses pembangunan jalan tol harus ada evaluasi dan audit konstruksi secara menyeluruh karena sudah mengakibatkan beberapa korban jiwa. Pihaknya juga sangat menyayangkan, terjadinya musibah itu dan meminta pihak terkait melakukan evaluasi dan audit.”Jangan sampai percepatan pembangunan yang Ganjar dilakukan semata-mata unruk dagangan politik menjelang 2019,” ujar Fadlu Zon usai menjadi barang sumber sarasehan keris nasional di Kabupaten Kendal, Rabu (21/2/2018)..
Sebagai Wakil Ketua DPR RI dirinya menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur agar mengutamakan keselamatan serta kualitas hasil yang dikedepankan bukan mengejar target untuk kepentingan politik. Apalagi sudah cukup banyak kecelakaan dan banyak menimbulkan korban jiwa.”Saya kira lebih bagus Keselamatan dan kualitas juga diperhitungkan. Untuk apa diburu-buru seperti kejar setoran tetapi menimbulkan korban,“ terang Fadli Zon.
Disisi lain Kontraktor selalu pelaksana pekerjaan harus menjadi pihak yang turut menjadi pembahasan untuk di evaluasi. Menurut data dari yang dimiliki Fadli Zon dalam beberapa bulan terakhir pembangunan jalan tol terutama pemasangan Guerrero sudah menimbulkan 8-9 kecelakaan terjadi sehingga banyak menimbulkan as korban jiwa dan luka-luka. Maka dari itu Komisi V sebagai komisi yang terkait akan melakukan tugas pengawasan dengan membuat Panitia Kerja (panja).
Saat ditanya, terkait ada dugaan kalau kecelakaan itu tidak lepas dari dugaan adanya jual beli sertifikasi konstruksi dirinya mengaku belum mengetahui masalah tersebut secara pasti. Dirinya berharap tidak ada main-main dalam pemberian sertifikasi konstruksi itu dan pemberiannya harus dilakukan tepat dan seleksi yang ketat.”Pemberian sertifikasi itu juga dua sesuai dengan kebutuhan, tapi tetap menekankan selektivitas,” pungkasnya. (1)
