KENDAL – Agama seringkali dibawa-bawa dalam ranah kehidupan politik, sehingga tidak jarang menimbulkan polemik di masyarakat. Pasalnya, saat agama masuk pada ranah politik, tidak jarang hal tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan memainkan isu-isu yang dianggap kurang rasional atau melakukan politisasi agama. Misalnya saja, jika tidak memilih partai berasaskan agama maka pemilih tidak akan masuk surga.
“Politisasi agama terjadi karena adanya parpol berasaskan agama, sekalipun mengaku 4 pilar kebangsaan. Ini karena agama lebih ditonjolkan dalam politik, sehingga ada parpol bermassa agama dimana melakukan pembodohan politik massa. Bahkan ada agamawan menjadi pemimpin partai, anggota legislatif, dan eksekutif,” ujar Dosen Fakultas Ilmu Budaya Undip, Moh Muzakka Mussaif, saat menjadi pembicara dalam Rakor bertemakan ‘Memetakan Kerawanan Politik dan Peran Serta Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Kendal’, yang digelar di Hotel Sae Inn, Selasa (22/1).
Menurutnya, selama ini politisasi agama dalam Pemilu justru membuktikan adanya konflik antar partai berasas agama, misalnya saja antara partai berpaham Wahabi dengan Aswaja. Selain itu, terjadi juga konflik antara partai berasas agama dengan bermassa agama, konflik antara partai berasas agama dengan partai nasionalis (non agama), serta konflik massa yang timbul karena politisasi agama dibenturkan dengan suku, ras, dan antar golongan.
“Perbedaan politik dan agama itu terjadi karena agama bertujuan panjang dan universal, sedangkan politik bertujuan pendek dan partikular. Agama mengatur seluruh aspek kehidupan manusia melintasi waktu dan tempat, sedangkan politik berbatas waktu dan tempat. Contohnya, seorang kepala daerah hanya dapat memimpin dalam jangka waktu tertentu saja,” katanya.
Pembicara lainnya, Sri Sumanta, Bawaslu Provinsi, menyampaikan tentang pemilih pemula yang rata-rata masih memiliki kesadaran politik rendah, tidak paham pemilu, maupun tujuan dan manfaat pemilu. “Bahkan tidak jarang mereka bingung menggunakan hak pilihnya ataupun bersikap tidak peduli (apatis). Hal ini dapat berpotensi menimbulkan adanya aksi golput maupun politik uang,” paparnya.
Sementara satu orang pembicara lagi berasal dari PWI Kendal, Agus Umar, menyampaikan tentang bahaya berita Hoax dalam pemilu. (3)
