KENDAL – Untuk membantu mensukseskan program Pemkab Kendal dalam mewujudkan Kabupaten Kendal Bebas dari BAB Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF), PD BPR BKK Kendal membuka kredit jamban. Selain itu ada juga kredit pengembangan hewan ternak dan pertanian yang diikutkan asuran bekerja sama dengan asuransi Jasindo.
Direktur Utama PD BPR BKK Kabupaten Kendal Ahmad Mundolin mengatakan bagi keluarga kurang mampu yang belum memiliki jamban, pihaknya sudah menyediakan kredit pembuatan jamban. Plafon Kredit yang ditawarkan dari Rp 1,2 juta dan Rp 1,7 juta. Selain itu, pihaknya juga ada program kredit untuk pembuatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan dengan plafon mencapai Rp 50 juta.
”Kredit jamban dapat diangsur maksimal satu tahun, sedangkan kredit SPAM bisa diangsur sampai tiga tahun,” ujarnya.
Dijelaskan, syarat mendapatkan kredit jamban masyarakat harus memiliki penghasilan, KTP berlaku dan tempat tinggal tetap. Sedangkan untuk kelompok yang mau membuat SPAM syaratnya harus ada proposal usaha, ada AD/ART SPAM, ada struktur organisasi dan sudah memiliki daftar pelanggan serta SK pembentukan SPAM dari Kades.”Keunggulan kredit ini proses cepat dan mudah persyaratan ringan, bunga bersaing dan bunga berhenti saat dilunasi,” ujarnya.
Kredit Ternak-Pertanian
Selain kredit jamban ada juga kredit pengembangan hewan ternak dan pertanian. PD BPR BKK Kendal bekerja sama dengan asuransi Jasindo tahun 2018 meluncurkan produk kredit baru baik untuk kelompok dan perorangan. Sedangkan untuk plafon kredit mencapai Rp 750 juta.
Dikatakan, masyarakat yang kredit peternakan akan diikutkan asuransi dengan membayar premi Rp 40 ribu perekor dan kalau terjadi sesuatu seperti Sapi mati karena penyakit, mati kecelakaaan, mati karena beranak dan hilang dicuri peternak bisa mengajukan klaim senilai Rp 10 juta.
Untuk kredit Pertanian bisa musiman petani baik untuk perorangan dan kelompok. Plafonnya maksimal bisa mencapai Rp 750 juta.”Peserta kredit pertanian juga diikutkan asuransi dengan pembayaran premi per bidang Rp 36 ribu dan klaim Rp 6 juta jika terjadi gagal panen,” jelasnya.
Sementara itu Dinas Kesehatan kabupaten Kendal pun menggenjot agar pada 2018. Kasie Kesehatan Lingkungan DKK Kendal, Nur Widi mengatakan masih banyak PR agar Kendal dinyatakan ODF. Satu diantaranya mengubah perilaku masyarakat agar mau membangun jamban yang bersih dan sehat.Perlu adanya peran dari semua pihak agar target itu tercapai.”Target Kami tahun ini kami dinyatakan ODF walaupun target nasionalny adalah 2019.” ujarnya. (1)
