Semarang – Kelangkaan pupuk di Kota Semarang diharapkan menjadi titik tolak petani agar petani tidak tergantung pupuk subsidi. Petani diharapkan bisa beralih menggunakan pupuk organik maupun pupuk non subsidi.
Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Rusdiana mengatakan, tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di Kota Semarang. Menurutnya, petani sulit mencari pupuk bersubsidi karena jatah petani sesuai dengan Sistem informasi Pertanian Indonesia (Sinpi) sudah habis sejak Bulan Juli.”Kuota yang disediakan pemerintah berdasarkan sinpi, jadi bukan langka pupuknya tapi memang kuotanya sudah habis,” ujarnya melalui telepon, Jumat (15/12).
Menurut Rusdiana, dari sekitar 4000 petani di Kota Semarang yang di cetak baru 60 persen sisanya masih proses sehinggga petani tidak bisa membeli uruk tanpa memiliki kartu tani. Dikatakan, berdasarkan sinpi sebenarnya Kota Semarang sudah kelebihan kuota dan jatahnya Diah habis bulan Juli lalu shingga banyak petani membeli pupuk diluar daerah.”Sebenarnya hal seperti itu tidak boleh karena akan mengganggu ketersediaan pupuk daerah lain. Sebab masing-masing daerah sudah punya kuota sendiri,” jelasnya.
Rusdiana menambahkan, sebenarnya masih banyak kartu yang sudah selesai dicetak namun belum didistribusikan BRI, sehingga kuota pupuk sesuai sinpi lebih kecil dari kebutuhan petani. Sedangkan untuk mengatasi masalah tersebut pihaknya memberikan solusi dan menghimbau petani agar tidak lagi ketergantungan dengan pupuk bersubsidi.”Bisa beralih menggunakan pupuk organi, karena di daerah Mijen ada kelompok tani yang memakai pupuk organik hasilnya sangat bagus. Yang kedua bisa membeli pupuk non subsidi,” jelasnya.
Sementara itu Widi Aryanto Distributor Tani Sukses mengatakan, kalau pemerintah dalam hal ini dinas pertanian mengacu dengan data kartu tani pasti akan ada masalah dengan ketersediaan pupuk. Menurutnya, belum semua petani memiliki kartu juga terjadi pengurangan alokasi ditempatinya. Dikatakan, awal tahun dirinya mendapat mendapatkan alokasi pupuk 2040 Ton. Dalam perjalanan Di bulan Mei ada perubahan ssehingga hanya mendapat alokasi 481 ton.
Meski demikian pada prkembanganya ada tambahan menjadi 765 ton namun dibukan September dikurangi lagi menjadi 729 ton.“Kalau data yang dipakai sesuai sinpi di kartu tani pasti terjadi kekurangan, karena disinpi hanya dilokasikan 250 kg per hektar sedangkan rata -rata pemakaian petani 600 kg per hektar. Apalagi masih banyak petani yang belum memiliki kartu tani,” ujarnya. (1)
