KENDAL – DPRD dan Bupati Kendal sepakat menandatangani Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran tahun 2022. Penandatanganan berlangsung saat sidang Paripurna DPRD Kendal, dengan agenda, Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, di Gedung Paripurna DPRD Kendal, Kamis (22/06/2023).”Artinya dengan penandatanganan bersama antara DPRD dan Bupati Kendal ini, pelaksanaan APBD tahun 2022 dinyatakan sah,” ujar Wakil Ketua DPRD Kendal, H Akhmad Suyuti.
Suyuti menjelaskan, DPRD Kendal telah menerima laporan pertanggungjawaban dengan catatan Silpa sebesar Rp151 miliar dan sudah dilakukan kajian. Dikatakan, ada beberapa saran, catatan serta rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Kendal, yakni, pemerintah harus menyusun rencana tindak lanjut agar permasalahan Silpa dapat diminimalisir.“Selain itu Pemkab Kendal segera merealisasikan pembangunan pasar Weleri. Tidak hanya itu memaksimalkan target PAD agar dapat tercapai khususnya pajak daerah,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkab Kendal perlu membuat badan riset dan inovasi daerah, melakukan rasionalisasi anggaran dengan mementingkan urgensi khususnya bidang kesehatan.“Saat ini perlu penanganan DBD yang mulai mewabah sehingga anggaran yang ada harus mementingkan urgensi,”urai dia.
Suyuti menambahkan, Pemkab Kendal diminta serius melakukan penyerapan anggaran baik yang fisik maupun non fisik agar APBD Kendal benar-benar terserap untuk kesejahteraan masyarakat.
Bupati Kendal Dico Ganinduto telah menyetujui bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, bukti eksekutif dan legislatif bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang saling mensupport untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal. “Sebagai mitra kerja untuk mempunyai sejajar membangun masyarakat Kendal,”kata Bupati Kendal.
Menurut Bupati, Kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD Kendal terhadap Rancangan Peraturan Daerah terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi.” Semoga semua berjalan lancar dan tidak ada halangan,” katanya.
Pendantangan tersebut di disaksikan sejumbelah DPRD Kendal, OPD dan stake holder Pemkab Kendal. (AU/01)
