BATANG – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) atau yang sudah umum di masyarakat dengan Program Nasional Agraria ( Prona ) diminta oleh Pemerintah pusat untuk melakukan percepatan. Untuk itu kalau ada kepala desa (Kades) ragu dalam regulasi PTSL dalam melaksanakan kegiatanya, segeralah konsultasikan ke Polres dan Kejaksaan dari pada ada masalah hukum dikemudian hari.
Hal tersebut disampaikan Bupati Batang Wihaji saat sosialisasi Inpres Percepatan PTSL No. 2 Tahun 2018.”Kalau ada yang ragu konsultasi ke penegak hukum, kalau regulasi Pemda dan regulasi bisa di konsultasi ke kabag hukum Setda, ini demi kenyamanan dalam bekerja kepala desa,” Kata Wihaji di Aula Kantor Bupati Batang, Kamis (19/04/2018).
Wihaji mengatakan bahwa kepala daerah selaku tangan panjang pemerintah pusat wajib melaksankan instruksi presiden melalui Badan Pertanahan Naional ( BTN ) yang ditarget 44 ribu bidang, sehingga Pemkab harus mem backup melalui kepala desa sebagai liding sektor ditingkat desa, oleh karena itu kami harapkan harus ada pencerahan sosialisai agar kepala desa dalam menjalakan program tersebut tidak melanggar aturan.”Kita siap melaksanakan perintah untuk target 44 ribu bidang, tapi tolong kasih tahu kita caranya bagaimana agar tidak melanggar aturan dan dapat berjalan programnya dan tercapai targetnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” Pinta Wihaji.
Dijelaskan, program tersebut sangat riskan dan tidak menutup kemungkinan karena ketidaktahuan kepala desa tentang regulasi, sehingga dapat menyalahi aturan dan juga bia berpotensi pelaporan warga terhadap permasalahan tersebut, karena di desa ada poltik lokal yang kalah pilkades yang bisa melaporkanya.”Kalau kita tidak tahu regulasi dan tidak hati – hati dalam melakukan kebijakan bisa masuk keranah pungutan liar, suap dan gratifikasi dan inilah yang akan jadi permasalahan di desa untuk saling lapor ke penagak hukum, inilah yang kita tidak inginkan,” Kata Wihaji.
Kepala BPN Kabupaten Batang Triono SH MH mengatakan, PTSL merupakan suatu perintah presiden melalui instruksi presiden dan Mentri agraria agar di sampaikan kepada semua stockholder, birokrasi perangkat daerah, karena hal tersebut tidak akan tercapai sukses kalau tidak ada komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik.”Target PTSK di tahun 2018 ada 44 ribu bidang terdiri dari 44 desa sebagai lokasi PTSL sehingg di Batang semua tanah terpetakan terdaftar dan terserivikatkan,” Kata Triono.
Di juga menjelaskan bah PTSL tersebut bertujuan untuk mengurangi konflik masalah tanah, dan di harapakan oleh Presiden Joko Widodo sampai 2025 semua tanah di Indonesia terdaftarkan dan tersertifikatkan.(UJ/1)
