KENDAL – Banyakan temuan di lapangan terkait kualitas menu MBG, anggota Komisi IX DPR RI dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Muh Haris, menegaskan pihaknya akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) dalam waktu dekat.
Pernyataan itu disampaikan Haris setelah adanya temuan di lapangan terkait sejumlah dapur penyedia makanan yang menyalurkan menu dengan nilai di bawah standar anggaran program tersebut.“Kalau memang ada yang nilainya di bawah ketentuan, nanti kita akan panggil BGN untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut,” kata Haris saat sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja, di GOR Rajawali, Sukodono, Jumat (13/3/2026).
Menurut Haris, dapur penyedia makanan yang tidak menjalankan program sesuai aturan harus segera ditertibkan oleh pihak terkait, termasuk koordinator wilayah setempat. Penertiban diperlukan agar pelaksanaan program tetap sesuai ketentuan pemerintah dan tidak merugikan penerima manfaat.
Ia menjelaskan, selama bulan Ramadan pelaksanaan program mengalami penyesuaian. Makanan yang dibagikan tidak berupa menu siap santap, melainkan bahan kering seperti roti atau makanan sejenis yang dapat disimpan lebih lama.
Dengan skema tersebut, makanan dapat dikonsumsi oleh siswa maupun santri selama beberapa hari di rumah sehingga tidak mudah rusak selama masa puasa.
Meski demikian, Haris mengakui pengawasan program masih menjadi tantangan karena jumlah dapur penyedia makanan cukup banyak dan pelaksanaannya berlangsung secara masif di berbagai daerah.
“Karena dapurnya banyak dan program ini berjalan secara masif, mungkin tidak semuanya bisa terawasi dengan baik. Tetapi kami berharap dapur-dapur itu bekerja sesuai aturan dan membelanjakan anggaran sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Haris juga mengingatkan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pengawasan publik penting karena Program Makan Bergizi Gratis menggunakan anggaran negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Masyarakat harus tetap kritis karena ini anggaran besar dari APBN, sehingga pelaksanaannya bisa sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan pemerintah,” kata dia.
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Kendal, Sulistyo Aribowo mengatakan, memang banyak keluhan masyarakat terkait kualitas MBG di Kendal. Pihaknya bersama Satgas MGB Kabupaten Kendal dan masyarakat mengawasi lebih ketat pelaksanaan MBG di Kendal.”Selama ini pengawasan memang belum maksimal, mari kita awasi bersama,” katanya. (AU/01)
