JAKARTA – Sebanyak 30 Pengurus Pusat (PP) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan perwakilan PPDI Daerah menggelar audiensi dengan Presiden RI yang diwakili Kepala Staf Kepresidenan Moledoko, Rabu (09/01/2019). Sementara Tim Lobi PPDI Kendal diwakili Chumaidi-Nuryanto.
Dalam kesempatan itu, Ketua dan Sekjen PP PPDI menyampaikan percepatan dipenuhinya harapan perangkat desa agar Penghasilan Tetap (Siltap) setara PNS Golongan 2A dan bila tidak akan ada pemboikotan terkait pemilu.
Ketua PPDI Kendal Chumaidi SH MH yang ikut audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pihaknya mengedepankan pendekatan penentu kebijakan agar aspirasi PPDI ada kepastian sebelum Minggu (13/01/2019).”Harapannya, kami tidak perlu turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi itu. Tapi kalau tidak ada kepastian kami akan melakukan gerakan ke Jakarta sesuai Munas PPDI,” jelasnya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, harapan pengurus PPDI sanggat dimegerti akan disampaikan kepada Presiden dan dalam waktu dekat akan mengundang lima Kementrian di Sekneg untuk harmonisasi terkait aturan direncanakan hari Jum’at (11/01/2019).”Usulan itu akan disampaikan kepada Bapak presiden,” ujar Moeldoko. (AU/01)
