KENDAL – Peserta Musyawarah Kabupaten (Muskab) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ‘Mbludak’. Tempat duduk yang disiapkan panitia, bahkan tidak mampu menampung semua tamu undangan yang ada, sehingga ditengah acara panitia yang menambah kursi untuk tempat duduk bagi peserta yang tidak kebagian kursi.”Kita sangat bersyukur, peserta yang hadir jauh lebih banyak dari yang kami bayangkan. Karena sempat ada intimidasi agar camat, kades dan perangkat agar tidak menghadiri Muskab PPDI.
Ketua Panitia Muskab PPDI, Muhlisin (Gus Muh) mengatakan masih banyak problem yang dialami perangkat desa di Kabupaten Kendal seperti pencairan siltab enam bulan sekali dan usulan tunjangan masa kerja. Dikatakan, dirinya sempat mendapat kabar kalau perangkat desa dilarang datang ke acara tersebut ke tanpa alasan yang jelas.”Kita dapat kabar perangakat desa yang mau hadir dalam acara ini tidak boleh. Kuta juga tidka tau siapa dan apa alasanya dilarang,” jelasnya.
Bupati Kendal periode 2010-2015 dr Hj Widya Kandi Susanti MM mengatakan, seharusnya dieinya tidak perlu diberi penghargaan, karena saat dirinya menjadi bupati memeng sudah menjadi tanggung jawabnya selaku kepala daerah untuk memperjuangkan hak perangkat desa.”Perangkat desa merupakan ujung tombak pelayan masyarakat, kedepan harus lebih solid lagi karena ada dua pengurus kalau bisa harus disatukan,” jelasnya.
Sedangkan Masrur Masrur mengatakan, kedepan tingkatkan kompetensi perangakt desa sebagai ujung tombak pembangunan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “ini momentum yang baik sebagai awal meningkatkan kompetensi perangkat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (AU/01)
