KENDAL – Pemkab kendal tidak bangga menjadi daerah pengirim buruh migran terbanyak ke-2 se-Jateng. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kendal, H Benny Karnadi SAg saat membuka acara Kick Off Forum Multi Stake Holder, Program Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas (P2MI BK) di Gedung Darma Wanita Pemkab Kendal, Kamis (06/11/25).”Tentu kami selalu Pemerintah Kabupaten Kendal tidak bangga kalau warga kami banyak yang bekerja di luar negeri , karena itu membuktikan pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi warganya,” kata Benny.
Menurut Benny, kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat
kesejahteraan, dan pendampingan bagi
para pekerja migran. Selain itu kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Kendal dalam menyatukan
berbagai pihak untuk mengatasi persoalan PMI, mengingat Kendal merupakan salah satu kantong pekerja migran terbesar di Jawa Tengah.
“Harapannya sumber daya manusia di
Kendal sebaiknya dapat bekerja di daerah
sendiri, dan itu menjadi tanggung jawab
kami untuk membuka lapangan pekerjaan
seluas-luasnya,” kata Benny Karnadi.
Sementara itu, Sekretaris Lakpesdam PBNU Nur Khoiron menjelaskan tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk
menyatukan visi, memperkuat kolaborasi,
dan merumuskan arah strategis bersama
dalam penguatan perlindungan pekerja
Sekretaris Lakpesdam PBNU juga menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi pekerja migran. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja migran masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya akses informasi, lemahnya sistem pengaduan, serta kurangnya sinergi antarpihak terkait.
“Maka dari itu, kita perlu memperkuat
upaya perlindungan bagi para pekerja
imigran,” kata Nur Khoiron.
Indonesia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Kendal, Cicik Sulastri menjelaskan Pemkab Kendal melalui dinas terkait terus berkomunikasi dan bekerjasama dengan stakeholder terkait berupaya membuka lapangan kerja bagi warganya. Apalagi dengan keberadaan KIK sudah terbukti mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Kendal.”Agar kompetensi yang diminta KIK terpenuhi, kami juga bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk membuka pelatihan dan kursus yang alumninya bisa langsung diserap dunia kerja,” katanya. (AU/01)
