Songsong Pilgub, Sentra Gakumdu Segera Dibentuk

By suarakeadilan.net 07 Nov 2017, 18:33:20 WIB Politik
Songsong Pilgub, Sentra Gakumdu Segera Dibentuk

Keterangan Gambar : Ketua Panwaslu Kendal Ubaidillah menyampaikan amteri tentang pelanggran pemilu.


KENDAL —  Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan segera dibentuk dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018. Di dalamnya, akan terdiri atas Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan satu atap. Demikian disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal, Edi Budiono di tengah-tengah Rapat Koordinasi Masalah Aktual, yang digelar Kantor Kesbang, di Pendopo Kabupaten Kendal, Selasa (31/10). 

Gakkumdu dibentuk untuk menindak para pelanggar hukum Pilkada, yang akan dikenakan ancaman pidana, termasuk jika ditemukan adanya praktik politik uang. Tugas Sentra Gakkumdu adalah mengusut pidana politik uang dari hulu hingga hilir.  Teknisnya, koordinasi akan dilakukan oleh instansi-instansi di Gakumdu, dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Panwas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan, dengan melaporkan dan mengumpulkan bukti-bukti bila ditemukan dugaan pelanggaran pemilu."Untuk tahapannya, bila ada pelaporan soal pelanggaran hukum Pilkada, Panwas akan mengumpulkan alat bukti sebelum diserahkan kepada penyidik di Kepolisian. Sedangkan Kejaksaan, bertugas melakukan penuntutan di Pengadilan. Proses persidangan sendiri harus diputus secara cepat," ujarnya.

Edi Budiono menambahkan, Gakkumdu akan memantau dan memproses perkara pidana pelanggaran pada Pilkada. Namun, diminta agar pelaporan tersebut harus diikuti dengan bukti yang cukup, mengingat waktu penyelidikan terbatas."Setelah ada laporan dari Panwas, analisa akan kami lakukan dalam waktu 3 hingga 5 hari. Setelah valid dan bisa ditindaklanjuti berdasarkan alat-bukti, keterangan saksi, serta adanya tersangka, maka tahapan berikutnya adalah penyidikan selama 14 hari," katanya. 

Selanjutnya, berkas dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama tujuh hari untuk dilakukan penelitian kelengkapan bukti-bukti. "Dengan waktu yang sempit, pembuktian yang meliputi pelapor, barang bukti, dan tersangka harus ada. Kemudian Kejaksaan menyusun rencana dakwaan, untuk diajukan ke persidangan," ucapnya. 

Ketua Panwas Kendal, Ubaidillah, mengatakan, Gakkumdu akan saling memperkuat tugas-tugas yang ada di antara instansi. Kewenangan Panwas yang terbatas, dapat diperkuat Kepolisian dan Kejaksaan. Nantinya, Panwas melalui mekanisme satu atap juga berwenang melakukan penindakan pidana. "Tujuannya, agar aturan Pilkada ini dapat ditaati bersama," terangnya.

Panwas berusaha terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, harapannya agar jangan sampai terjadi pelanggaran hukum. Terutama politik uang ataupun pelanggaran lainnya, yang kerap terjadi dalam Pilkada. Semakin sedikit indikasi politik uang, menunjukkan nilai demokrasi  di masyarakat dan kondisi Pilkada semakin berintegritas."Prinsip dasarnya lebih kepada pencegahan. Kalau perlu, nanti kami akan memasang aturan ini melalui baliho, agar masyarakat mudah memahaminya. Jika terjadi politik uang, segera catat, foto, dan kumpulkan barang-barang bukti lainnya. Ini sebagai bahan tindak lanjut untuk dilaporkan ke Kepolisian," pungkasnya. (3)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook