Kartu Tani Dinilai Mempersulit Petani

By suarakeadilan.net 08 Nov 2017, 07:00:59 WIB Berita Utama
Kartu Tani Dinilai Mempersulit Petani

Keterangan Gambar : H Tardi SP


KENDAL - Kartu tani yang menjadi program Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai justru mempersulit para petani. Hal tersebut disampaikan sejumlah petani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kendal. Hadi Supaat Ketua Gapoktan Kelurahan Sukodono mengatakan, secara pribadi dirinya menilai kartu tani mempersulit petani. Menurutnya, selama ini banyak petani di kampung membeli pupuk dengan cara menghutang karena modal yang terbatas dan pupuk baru dibayar setelah panen.”Namun sekarang dengan adanya kartu tani cara II sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya kalau petani ada uang kalau tidak ada bagaimana,” ujar Hadi.

Menurutnya, masalah lain akan muncul kalau tanaman petani terkena serangan hama atau banjir, sehingga harus menanam ulang padahal pembelian pupuk setiap petani sudah ditentukan jumlahnya sedangkan kalau harus mengurus meminta tambahan jatah, prosedurnya lama.”Padahal petani buruh saat itu juga, terus penyelesaiannya bagaimana,. Kalau tidak ada solusi ini namanya mempersulit bukan memper mudah,” ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Kendal Tardi SP. Kartu Tani sangat menyulitkan petani, pasalnya kalau mau beli pupuk harus setor uang dulu di bank. Dikatakan, di bank petani harus antre dulu untuk menabung baru setelah uang masuk di rekening baru bisa beli pupuk. Dikatakan, padahal sebgain besar petani saat beli dengan cara hutang karena belum punya uang atau uangnya kurang.”Kalau menggunakan kartu tani harus ada uangnya dulu baru bisa beli, sebelumnya bisa hutang,” ujarnya.

Masalah lain muncul kalau areal sawah itu disewakan, maka penyewa harus punya kartu tani. Sedangkan saat waktu sewa habis, maka penyewa berikutnya juga harus membuat kartu tani. Padahal kalau lahannya sama juga akan timbul masalah karena penyewa sebelumnya sudah tidak bertani tapi punya kartu tani.”Tujuan dibuatnya kartu tani ini baik untuk melindungi petani, tapi realitas dilapangan sulit diterapkan karena banyak masalah yang belum bisa dipecahkan,” ujarnya.

Tardi menambahkan, di Kabupaten Batang kartu tani sudah diberlakukan tiga tahun lalu namun sampai hari ini tidak bisa berjalan maksimal karena di lapangan masih banyak masalah yang belum bisa diselesaikan.”Harus ya ada satu daerah yang dijadikan pilot proyek, kalau sudah berhasil bagus baru diberlakukan semua di Jateng. Kalau seperti ini justru kasihan petani,” jelasnya. (1)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook